Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Dicabut, Pemda Halut Tetap Fokus Desa Terisolir

Halut, R24 – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) resmi mencabut Status Tanggap Darurat Bencana yang diperpanjang sejak 20-26 Januari 2026. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kasman H.Ahmad dalam konferensi pers yang digelar di Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Kantor BPBD Halmahera Utara, Selasa 27 Januari 2026.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu, Sekretaris Daerah Halut Erasmus J. Papilaya, Wakil Ketua I Inggrid Paparang, wakil Ketua 2 Abdillah Bailussy, Dansubdenpom XV/1-1 Tobelo Letda Cpm Irwansyah Kuniawan, dan sejumlah pimpinan OPD.

Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad, menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat dilakukan sebagai respons atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Kao dan Loloda sejak awal Januari 2026, diperpanjang sejak 20 Januari 2026.

“ Jadi, setelah dilakukan evaluasi dan melihat kondisi yang semakin membaik, maka status tersebut resmi dicabut,” cetusnya wakil Bupati.

Wabup menjelaskan, selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait telah bekerja maksimal dalam menyalurkan bantuan dan melakukan penanganan kepada masyarakat terdampak.

“Kami bersyukur seluruh proses penanganan berjalan dengan baik. Bantuan dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak telah tersalurkan secara optimal,” katanya.

Wabup Kasman menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat tetap berlanjut meski status Tanggap Darurat Bencana telah dicabut. Pelayanan dan pendampingan bagi warga terdampak akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.

“Pencabutan status ini bukan berarti tugas pemerintah selesai. Kami tetap hadir dan terus bekerja untuk masyarakat melalui jalur koordinasi yang terintegrasi,” tegasnya, Wakil Bupati Kasman.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana, agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas masyarakat di wilayah rawan diharapkan dapat dibatasi, terutama pada malam hari, guna mengurangi risiko.

Selain itu, Pemerintah Daerah Halmahera Utara terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur pasca bencana, terutama jalan dan jembatan. “Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat berjalan dengan baik. Kami bersyukur adanya dukungan percepatan pembangunan sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.

Terkait penanganan di Desa Doitia, Wabup menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan pendataan lanjutan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan pembangunan kembali rumah warga.

“Setelah seluruh data dirampungkan, akan ditentukan rumah mana yang akan dibangun kembali maupun direhabilitasi,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Bupati Kasman H.Ahmad juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, TNI-Polri, serta seluruh OPD yang telah bergerak cepat dan bersinergi dalam penanganan bencana.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak, dan mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan agar risiko bencana dapat diminimalkan. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua,” imbuhnya