Menurutnya, kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai jika pejabat publik menjalankan tugas dengan jujur dan akuntabel. Ia juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi harus disertai dengan program-program yang terukur dan berkesinambungan.
Poin kedua adalah pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah. Fadly menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi dan mengkritisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Masyarakat berhak tahu dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dalam poin ketiga, Fadly mendorong keterbukaan dalam pengelolaan APBD. Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi perlu mempublikasikan informasi terkait anggaran secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
Simak halaman berikutnya…
