Wakil Bupati Ahlan Djumadil Terima Aspirasi ,Massa Aksi SPSI Halmahera Tengah, Dorong Solusi Cegah PHK Massal

R24, Halmahera Tengah, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, menerima langsung massa aksi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Halmahera Tengah yang menyampaikan aspirasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, Selasa (21/7/2026). Pertemuan ini turut didampingi Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto,  dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Faujan Ansari, Perwakilan Kodim 1512/Weda

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menyatakan bahwa tuntutan yang disampaikan massa aksi PC FSP KEP SPSI telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. “Tuntutan massa aksi dari pemerintah daerah telah saya terima di hadapan Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih saya ucapkan kepada massa aksi yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan dengan tertib, tidak mengganggu keamanan, dan tetap menjaga kondisi yang kondusif,” ujar Ahlan.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menggelar pertemuan dengan pihak perusahaan, khususnya PT Weda Bay Nikel, guna membahas persoalan ancaman PHK massal yang menjadi keresahan para pekerja.

“Besok kami akan segera melaksanakan rapat dengan pihak perusahaan. Saya meminta agar ada perwakilan massa aksi yang hadir, agar dapat langsung menyampaikan tuntutan mereka dan bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi atas persoalan ini,” tegasnya.

Ahlan turut mengarahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memfasilitasi dan mengakomodir pertemuan tersebut antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan serikat pekerja.

Ia juga berharap komunikasi dengan pihak perusahaan dapat membuka skenario alternatif, sehingga PHK massal dapat dihindari. “Jangan sampai PHK massal ini terjadi, khususnya bagi tenaga kerja lokal. Ini akan sangat berdampak—angka pengangguran pasti bertambah, kemiskinan juga akan naik,” ungkapnya.

TUNTUTAN SPSI HALMAHERA TENGAH YANG DI BACAKAN KASIM ABDULLAH

Dalam aksinya, SPSI Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan sikap keprihatinan atas ancaman PHK massal akibat pengurangan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang berdampak pada terhentinya operasional pertambangan dan hilangnya pekerjaan bagi ribuan pekerja. SPSI menilai kondisi ini bukan semata persoalan penyesuaian bisnis perusahaan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang berpotensi berdampak luas bagi kehidupan pekerja dan keluarganya.

Atas dasar itu, SPSI menyampaikan lima poin tuntutan kepada pemerintah daerah: Menolak rencana PHK massal karena dinilai tidak adil bagi tenaga kerja Indonesia di kawasan Weda Bay Project.
Mendesak Bupati Halmahera Tengah dan Dinas Tenaga Kerja untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan komunikasi antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, serta PUK SPSI di kawasan Weda Bay Project guna mencari solusi terbaik dalam mencegah PHK massal.

Mendorong perusahaan untuk mengedepankan langkah-langkah mitigasi dan alternatif penyelamatan tenaga kerja sebelum mengambil keputusan pengurangan tenaga kerja, termasuk menunggu kepastian persetujuan kuota RKAB.

Memohon kepada Bupati Halmahera Tengah untuk meminta pihak manajemen perusahaan menunda pengurangan tenaga kerja akibat dampak pembatasan kuota RKAB, mengingat Kementerian ESDM masih dalam proses evaluasi terhadap pengajuan dan persetujuan kuota RKAB.

Memohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk mendesak manajemen perusahaan menghentikan rencana PHK massal karena dinilai tidak adil, tidak transparan, dan diskriminatif terhadap pekerja di kawasan Weda Bay Project.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan akan terus berperan sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi antara seluruh pihak, dengan mengedepankan musyawarah dan penyelesaian yang adil, sehingga hak-hak pekerja tetap terlindungi sekaligus menjaga keberlangsungan iklim investasi dan stabilitas ekonomi daerah.”tutup ahlan