Berhati Mulia, IMS Lunasi Tunggakan ADD 50 Desa Tahun 2020 di Halteng.
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 6 Sep 2024
- print Cetak
Ikram Malan Sangadji (Calon Bupati Halmahera Tengah)
Redaksi24,Halteng – Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Namun mirisnya ADD tahun 2020 untuk 50 desa di Kabupaten Halmahera Tengah saat kepemimpinan Bupati sebelumnya Edi Langkara (Elang) tak dibayar sama sekali.
Beruntung, tunggakan ADD untuk 50 desa itu diketahui mantan Pj Bupati Ikram M Sangadji sehingga IMS langsung membayarkan tunggakan tersebut dengan lunas.
“Dari 61 desa di Halteng, 11 desa sudah terbayar sementara 50 Desa yang lain belum terbayar di jaman Bupati Edi Langkara, sehingga melalui kebijakan Pj. Bupati Ikram M. Sangadji harus membayar, karena ini menyangkut gaji dan insentif aparatur desa,” ucap Juru Bicara IMS-ADIL, Hairudin Amir.
Menurutnya, ADD bagi masyarakat di desa sangatlah penting, untuk membiaya program-program pembangunan masyarakat di desa.
Baik untuk kebutuhan infrastruktur desa, maupun untuk meningkatkan layanan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa termasuk membayar gaji dan insentif aparatur desa.
“Tapi ADD tahun 2020 sejak kepemimpinan Edi Langkara tak dibayar, barulah tunggakan itu dibayar tahun 2023 setelah Ikram M Sangadji menjadi Penjabat Bupati Halteng,” ucap Hairudin Amir.
Sebanyak 50 desa di Halmahera Tengah itu akhirnya menerima pelunasan gaji dan insentif bagi aparatur desa yang tertunggak sejak tahun 2020, secara bertahap. Pelunasan sisa tunggakan sebesar Rp7,7 miliar telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2023.
Penyerahan gaji dan insentif aparatur desa saat itu dilakukan oleh mantan Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji (IMS), di Desa Yondeliu, Kecamatan Patani, Halmahera Tengah pada Minggu, 15 Oktober 2023.
Tunggakan hak gaji dan insentif bagi aparatur desa bervariasi di 61 desa Halteng. “Beberapa desa mengalami tunggakan selama 3, 4, bahkan 5 hingga 6 bulan, dan dibayar dengan alokasi anggaran Rp7.7 milyar,” sebutnya.
Untuk itu langkah dan kebijakan yang diambil IMS harus diapresiasi dan disyukuri sebab telah hadir sosok pemimpin yang begitu memahami kepentingan masyarakat dan keluhan masyarakat.
“Jadi kehadiran IMS adalah anugerah, untuk itu pelu jaga dan didukung sehingga membawa kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat,” tuturnya. (red)
- Penulis: Redaksi
