Wabup Kasman Minta OPD Benahi Tata Kelola PPID dan Keterbukaan Informasi Publik

R24, HALUT— Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkab Halut, Selasa (3/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Fredy Tjandua.

Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman  Ahmad, dalam arahannya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius membenahi tata kelola informasi dan dokumentasi guna meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Kasman mengatakan, hasil kunjungan Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara beberapa waktu lalu menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu dibenahi dalam pengelolaan keterbukaan informasi di Halut.

“Selama ini kita sebenarnya sudah memiliki perangkat administrasi, tetapi belum dimaksimalkan. Bahkan, sejumlah dokumen dan data belum dipastikan ketersediaan serta kesiapan untuk diinformasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan PPID bukan sekadar mengejar peningkatan indeks keterbukaan informasi, tetapi juga memastikan setiap OPD mampu menyimpan, mengelola, dan menyediakan dokumen publik secara tertib dan terintegrasi.

Ia menjelaskan, terdapat empat kategori informasi publik yang wajib dikelola setiap OPD, yakni informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Informasi berkala merupakan informasi yang wajib diumumkan secara rutin, seperti profil dan struktur organisasi, rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), ringkasan anggaran, laporan kegiatan, serta standar pelayanan.

Informasi serta-merta adalah informasi yang harus segera diumumkan karena menyangkut keselamatan dan ketertiban masyarakat, seperti peringatan dini banjir, gempa bumi, cuaca ekstrem, wabah penyakit, kebakaran, dan pencemaran berbahaya.

Sementara informasi setiap saat merupakan dokumen dan data yang wajib tersedia serta dapat diberikan ketika dimohonkan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun informasi yang dikecualikan merupakan informasi tertentu yang tidak dapat dibuka kepada publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan melalui pengujian konsekuensi.

Untuk memperkuat pelaksanaan PPID, Kasman meminta setiap OPD menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP), menetapkan standar operasional prosedur (SOP) permohonan informasi dan keberatan, serta menyiapkan dokumentasi dan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Selain itu, optimalisasi portal PPID, penguatan petugas pengelola konten, serta evaluasi dan pelaporan berkala juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kasman turut mengingatkan agar ego sektoral tidak menjadi penghambat pertukaran data antar-OPD. Menurutnya, pengelolaan informasi publik merupakan satu sistem yang membutuhkan koordinasi dan dukungan seluruh perangkat daerah.

“Jangan sampai ketika ada permintaan data, prosesnya menjadi lambat karena berbagai alasan. Kita berada dalam satu sistem PPID yang terintegrasi, sehingga setiap OPD harus saling mendukung dan menyediakan informasi sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan tersebut, tata kelola informasi publik di Halmahera Utara semakin baik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Usai arahan Wakil Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Halmahera Utara terkait penguatan kapasitas dan teknis pelaksanaan PPID di masing-masing OPD.