Pemprov Maluku Utara Luncurkan Program Sekolah Kedinasan dan PJJ di Hardiknas 2026

Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan sejumlah program strategis di sektor pendidikan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Sabtu (2/5/2026).

Peluncuran program tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam upacara yang digelar di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Sofifi.

Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah pembibitan sekolah kedinasan. Program ini bertujuan mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dari putra-putri terbaik daerah.

“Kita meluncurkan program pembibitan sekolah kedinasan untuk mencetak ASN profesional dari Maluku Utara,” ujar Sherly dalam sambutannya.

Pemprov Maluku Utara saat ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan nasional, seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Ke depan, kerja sama tersebut akan terus diperluas ke berbagai institusi lainnya yang masih dalam tahap penjajakan.

Dalam skema program ini, pembiayaan pendidikan ditanggung bersama, yakni 60 persen oleh pemerintah daerah dan 40 persen oleh pihak terkait, termasuk peserta.

“Setiap tahun kita akan memilih putra-putri terbaik Maluku Utara agar ke depan mereka bisa mengisi posisi kedinasan di tingkat nasional,” tambahnya.

Selain program sekolah kedinasan, Pemprov juga meluncurkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk memperluas akses pendidikan menengah, khususnya bagi siswa di wilayah kepulauan yang belum memiliki fasilitas SMA.

Pada tahap awal, program PJJ akan diterapkan di tiga daerah, yakni Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Melalui program ini, siswa dapat terdaftar di SMA induk terdekat dan mengikuti pembelajaran dari wilayah masing-masing, baik secara daring maupun tatap muka terbatas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menjelaskan bahwa program sekolah kedinasan bersifat pembibitan, sehingga pembiayaannya melibatkan pemerintah daerah dan orang tua siswa.

“Proses seleksi tetap dilakukan oleh masing-masing kampus secara transparan dan sesuai SOP di kampus-kampus,” pungkasnya