Redaksi24, Ternate – Dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi dalam penyelesaian permasalahan tata ruang dan pertanahan, Kasilog Kasrem 152/Baabullah Kolonel Czi Hasanul Arif Siregar mewakili Danrem 152/Baabullah menghadiri kegiatan Rapat Reses Masa Persidangan ke IV Tahun Sidang 2024–2025 Komisi II DPR RI yang digelar di Ballroom Hotel Sahid Bella, Kota Ternate.
Rapat yang mengangkat tema “Pengawasan Terhadap Fungsi GTRA di Maluku Utara untuk Menyelesaikan Permasalahan Tata Ruang, Pertanahan, serta Peningkatan Pendapatan Daerah di Maluku Utara Sebagai Provinsi di Wilayah Kepulauan” ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Tjoanda Laos, Ketua DPRD Provinsi Malut H. M. Iqbal Ruray, Kajati Malut, Kabinda Malut, unsur TNI/Polri, para kepala daerah, serta jajaran Kantor Wilayah BPN Maluku Utara dan para Tenaga Ahli Komisi II DPR RI.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara menekankan pentingnya kebijakan tata ruang yang berpihak kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perlunya koordinasi lintas instansi untuk sinkronisasi perencanaan ruang yang adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa lebih dari 70% tanah di Maluku Utara belum bersertifikat. Komisi II berkomitmen mendorong percepatan reforma agraria dan menjadikan GTRA sebagai forum kerja nyata dalam penyelesaian persoalan tata ruang dan pertanahan.
Kegiatan ini juga membahas sejumlah persoalan aktual di Maluku Utara, antara lain sengketa lahan tambang nikel, permasalahan komunikasi dengan masyarakat terdampak, serta konflik lahan antara masyarakat dan TNI AU di Pulau Morotai. Komisi II DPR RI menegaskan bahwa semua persoalan ini akan ditindaklanjuti dengan pendekatan musyawarah bersama BPN dan pemerintah daerah.
Dari tempat terpisah, Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., M.M. menyampaikan bahwa Korem 152/Baabullah siap mendukung secara aktif setiap langkah pemerintah dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan terintegrasi.
“Kami mendukung penuh fungsi GTRA di daerah dan akan terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga stabilitas pertanahan dan mendukung pembangunan wilayah Maluku Utara secara berkelanjutan,” ujar Danrem.
Kegiatan berlangsung aman, lancar, dan produktif, dengan komitmen kuat dari seluruh peserta untuk mengawal reforma agraria sebagai prioritas nasional, khususnya di provinsi kepulauan seperti Maluku Utara.
