ISEI Malut Dorong Ekonomi Biru Jadi Strategi Transformasi Ekonomi Daerah

R24, TERNATE — Maluku Utara memiliki potensi perikanan yang diperkirakan mencapai 10 triliun per tahun, namun kekayaan laut tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Maluku Utara mendorong ekonomi biru menjadi strategi transformasi ekonomi daerah untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperbesar nilai tambah di tingkat lokal.

Bendahara Umum ISEI Maluku Utara sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, Dewi Permatasari, mengatakan penerapan ekonomi biru sangat penting mengingat karakter Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan dengan sumber daya laut yang besar.

Menurut Dewi, pembangunan ekonomi Maluku Utara tidak dapat terus bertumpu pada sektor daratan, terutama pertambangan dan industri pengolahan nikel.

“Sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel memang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, sektor tersebut memiliki keterbatasan karena mengandalkan sumber daya yang tidak terbarukan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan,” ujar Dewi kepada media Selasa ” (18/8/2026).

Ia menegaskan, ekonomi biru tidak boleh dipandang sebatas program kelautan dan perikanan, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
“Ekonomi biru bukan sekadar program sektor kelautan dan perikanan, tetapi harus dipandang sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi Maluku Utara,” katanya.

Dewi menyebutkan, potensi sektor perikanan Maluku Utara diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah yang dinikmati nelayan dan masyarakat pesisir.

Menurutnya, peningkatan produksi ikan tidak akan otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila hasil tangkapan masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Kalau menangkap ikan lebih banyak, tetapi ikan dijual dalam bentuk bahan mentah dan sebagian besar nilai tambah dinikmati pedagang atau industri di luar wilayah, kesejahteraan nelayan tidak akan otomatis meningkat,” ungkapnya.

Karena itu, pengembangan ekonomi biru harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut mencakup modernisasi nelayan, pembangunan infrastruktur perikanan, pengolahan hasil laut, penguatan logistik, pengembangan UMKM hingga industri pendukung.

Dewi menilai hilirisasi menjadi kunci agar sumber daya laut tidak hanya menghasilkan volume produksi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar di dalam daerah.
Hasil tangkapan nelayan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi fillet, ikan beku, ikan asap, abon, ikan kaleng, produk siap konsumsi hingga komoditas ekspor.

Dorong Pembiayaan Berbasis Ekosistem
Selain hilirisasi, akses pembiayaan menjadi persoalan penting dalam pengembangan ekonomi biru. Dewi mengatakan kredit perbankan konvensional saja belum cukup untuk menjangkau seluruh pelaku usaha pesisir.

Pasalnya, pendapatan nelayan dan UMKM pesisir sangat dipengaruhi musim, cuaca, harga komoditas serta kondisi pasar.
Karena itu, ia mendorong penerapan blended financing atau pembiayaan berlapis yang terintegrasi dengan rantai nilai.

“Pembiayaan ekonomi biru harus bergeser dari pendekatan memberikan kredit menjadi membangun ekosistem usaha yang bankable,” katanya.

Dalam skema tersebut, nelayan, pembudidaya, UMKM, pengolah hasil laut, industri dan pasar dapat terhubung dalam satu ekosistem usaha sehingga risiko pembiayaan dapat ditekan sekaligus memberikan kepastian pasar.

Dewi menegaskan ekonomi biru harus mengubah pola pengelolaan sumber daya laut dari sekadar eksploitasi menjadi penciptaan dan distribusi nilai tambah.
“Ekonomi biru dapat menjadi jalan keluar dari paradoks laut kaya tetapi masyarakat pesisir belum sejahtera,” ungkapnya.

Menurut Dewi, keberhasilan ekonomi biru tidak cukup diukur dari peningkatan produksi perikanan. Indikator yang lebih penting adalah seberapa besar nilai tambah yang tercipta dan dinikmati masyarakat lokal.
Karena itu, agenda ekonomi biru Maluku Utara ke depan perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, penguatan rantai pasok lokal, perluasan akses pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, serta memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya laut lebih banyak dinikmati masyarakat Maluku Utara.

Dengan demikian, kekayaan laut tidak hanya menjadi sumber komoditas, tetapi dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi Maluku Utara.