Pemda Halut, Mulai Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan

R24, HALUT-Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Pemkab Halut) mulai memprioritaskan langkah pemulihan ekonomi masyarakat pasca kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Halmahera Utara selama kurang lebih empat bulan terakhir.

Sektor pertanian, khususnya perkebunan, menjadi perhatian utama pemerintah daerah melalui pendataan dan rencana penyaluran bantuan bibit pala serta kelapa bagi petani yang terdampak.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah bersama para camat dan kepala desa se-Kabupaten Halmahera Utara, dengan tema ” Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah Pasca Karhutla di Kabupaten Halmahera Utara.” Berlangsung di Marahai Park Hotel, Tobelo, Senin (9/11/2026).

Dalam arahannya, Bupati Piet menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan menjaga aktivitas pasar dan perdagangan, tetapi juga harus memastikan keberlangsungan sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat.

Menurutnya, kerusakan tanaman akibat kemarau panjang dan kebakaran hutan berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi petani. Karena itu, diperlukan langkah konkret serta koordinasi lintas pemerintahan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas produksi.

“Saya berharap, dari rapat koordinasi hari ini bisa menjadi alternatif terbaik untuk menangani dampak dari kemarau dan kebakaran hutan yang terjadi,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses pemulihan, Bupati meminta para camat dan kepala desa mengambil peran aktif dalam melakukan pendataan petani terdampak, termasuk mengidentifikasi kebutuhan bibit pala dan kelapa di masing-masing wilayah.

Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi hal penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Bupati juga meminta pemerintah kecamatan dan desa membangun komunikasi intensif dengan perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pertanian, guna memastikan kesiapan bantuan hingga proses pendistribusian kepada petani.

“Saya meminta Pemda kabupaten hingga desa untuk berkomunikasi sehingga kesiapan bantuan bibit pala dan kelapa bisa tersalurkan dengan baik hingga ke petani,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Piet menginstruksikan Dinas Pertanian agar segera memastikan jumlah petani terdampak, kebutuhan bibit, serta ketersediaan bantuan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Seluruh data harus diverifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah sebelum pendistribusian dilakukan.

Ia mengingatkan agar proses pendataan dan penyaluran bantuan tidak berlarut-larut. Mengingat Halmahera Utara mulai memasuki musim penghujan, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk membantu petani kembali melakukan penanaman.

“Pak Kadis, saya berharap segera dan secepatnya didata sehingga bibit sudah bisa dibagikan kepada masyarakat. Karena kita hari ini sudah memasuki musim hujan,” katanya.

Di sisi lain, Bupati Piet juga menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bukan hanya berada di tangan bupati, tetapi melekat pada setiap pemimpin wilayah, termasuk camat dan kepala desa.

Secara khusus, ia mengingatkan para kepala desa agar memahami regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan desa. Ia menyebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai landasan hukum yang wajib dipahami dan dikuasai oleh setiap kepala desa.

Menurutnya, regulasi tersebut telah mengatur secara jelas tugas, kewenangan, dan kewajiban kepala desa. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh hanya didasarkan pada kebiasaan, keinginan pribadi, ataupun insting tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

“Kalau kepala desa belum memahami tugasnya, kewenangannya, dan kewajibannya, maka harus belajar dan bertanya. Jangan sampai dalam melaksanakan tugas kita justru berjalan berdasarkan insting sendiri yang terkadang bertentangan dengan aturan,” tegasnya.

Ia pun mendorong seluruh aparatur pemerintahan untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui proses belajar yang berkelanjutan. Setiap keputusan dan tindakan dalam pemerintahan, kata dia, harus memiliki dasar hukum yang jelas.

“Prinsipnya, bekerja sambil belajar dan belajar sambil bekerja. Sebab, regulasi merupakan dasar dari setiap tugas yang kita laksanakan. Kalau kita tidak mengetahui aturan, lalu apa yang menjadi pedoman kita dalam bekerja?” ujarnya.

Bupati mengingatkan, ketidakpahaman terhadap regulasi dapat menyebabkan aparatur mengambil keputusan di luar batas kewenangan atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat desa.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Halut berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, baik dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca-Karhutla maupun meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Halmahera Utara.(Hum)