Prestasi Pendidikan Maluku Utara, Tingkat Kelulusan Siswa Tahun 2026 Capai 98,91 Persen

R24, Sofifi– Tingkat kelulusan siswa jenjang SMA, SMK, dan SMA Luar Biasa (SLB) di Provinsi Maluku Utara tahun ajaran 2025/2026 mencapai 98,91 persen.

Pengumuman kelulusan dilakukan secara serentak pada 4 Mei 2026 di seluruh satuan pendidikan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menyebutkan jumlah peserta ujian akhir jenjang SMA tercatat sebanyak 13.712 siswa yang tersebar di 222 sekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.627 siswa dinyatakan lulus atau setara 99,44 persen.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Pada jenjang SMK, dari 4.725 peserta ujian di 149 sekolah, sebanyak 4.625 siswa dinyatakan lulus atau sebesar 97,90 persen,” kata Abubakar, Kamis (7/5/2026).

Sementara itu, pada jenjang SLB, seluruh 65 peserta dari 13 sekolah dinyatakan lulus atau mencapai 100 persen.
Secara keseluruhan, jumlah lulusan dari jenjang SMA dan SMK di Provinsi Maluku Utara mencapai 18.301 siswa dengan rata-rata tingkat kelulusan sebesar 98,91 persen.

Abubakar Abduullah atau yang biasa di sapa Aka menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang menengah. Ia berharap para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang memadai.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah, guru, dan masyarakat yang telah mendukung proses pendidikan hingga mencapai hasil tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Maluku Utara.

Selain itu, Dikbud Maluku Utara meminta seluruh kepala sekolah agar segera mempercepat proses penerbitan ijazah bagi para lulusan.

Abubakar menegaskan bahwa sekolah penerima program BOSDA tidak diperkenankan memungut biaya dalam proses pengambilan ijazah.

“Sekolah yang menerima program BOSDA tidak diperkenankan membebankan biaya apa pun kepada siswa dalam proses pengambilan ijazah,” tegasnya.