Inflasi Malut Terkendali 1,18 Persen

Ternate,Redaksi24 – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (“TPID”) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (“TP2DD”) Provinsi Maluku Utara, menyelenggarakan High Level Meeting (“HLM”) sebagai wujud pengendalian inflasi dan peningkatan digitalisasi transaksi pemerintah melalui penguatan koordinasi kelembagaan di daerah.

Acara tersebut berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi pada hari Selasa, 25 November 2025, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara  Sherly Tjoanda (selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara), didampingi oleh Kepala Perwakilan BI Maluku Utara  Dwi Putra Indrawan, Sekda Provinsi Maluku Utara  Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si, dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Bupati Kab. Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Timur, perwakilan bupati/walikota se-Provinsi Maluku Utara, Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Kepala DJPb Provinsi Maluku Utara, instansi vertikal serta seluruh OPD terkait.

HLM ini memiliki 4 agenda utama yaitu membahas terkait perkembangan inflasi, penajaman Road Map TPID, dan persiapan pasokan menghadapi Natal dan Tahun Baru (“Nataru”), serta strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kepala Perwakilan BI Maluku Utara memaparkan secara umum inflasi Provinsi Maluku Utara sampai dengan Oktober 2025 terkendali di angka 0,44% (ytd) atau 1,18% (yoy) dan menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi dengan inflasi terendah keempat di seluruh Indonesia. Pencapaian ini berkat sinergi TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Maluku Utara yang terjalin erat dengan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (“GPM”) kepada masyarakat secara berkelanjutan. BI Maluku Utara memproyeksikan target inflasi Provinsi Maluku Utara sampai dengan akhir tahun diprakirakan tetap berada pada rentang target nasional 2,5±1% dengan pasokan pangan yang terjaga.

Dalam HLM ini selain penajaman Road Map TPID Provinsi Maluku Utara 2025-2027, disepakati pula beberapa langkah peningkatan ketahanan pangan yang diperlukan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Pertama, pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah, dilakukan guna mengamankan pasokan khususnya dalam menghadapi Nataru. Kedua, penguatan produksi hortikultura, dilakukan melalui pemanfaatan dan penyediaan pupuk organik yang dapat meningkatkan produksi dan kesuburan tanah. Ketiga, penguatan produksi perikanan dilakukan melalui peningkatan produktivitas hasil tangkap dan penyediaan keramba ikan laut, serta mendorong optimalisasi cold storage dan optimalisasi Unit Pengolahan Ikan. Keempat, penguatan akses logistik dan pembiayaan, dilakukan melalui penambahan rute tol laut, subsidi ongkos angkut, dan pembiayaan KUR bagi petani/nelayan.

Dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, upaya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan terus dilakukan. Demikian pula peningkatan literasi masyarakat, pemanfaatan digitalisasi untuk peningkatan PAD, dan optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Secara umum, 10 Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku Utara telah berada pada kategori digital dengan infrastruktur yang terus berkembang. Hal tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat.

Selanjutnya Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyampaikan perlunya langkah konkret dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang Nataru agar kestabilan harga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta melanjutkan program Gerakan Pangan Murah yang selama ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu, Gubernur meminta seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pangan dengan gerakan menanam bersama masyarakat, melakukan pasar murah dan operasi pasar secara berkala serta bersinergi bersama BI Maluku Utara untuk mencari pasokan dalam waktu dekat khususnya barito (bawang, rica, tomat) di wilayah produsen terdekat (Sulawesi Utara, Gorontalo, atau Makassar).

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya koordinasi dan tindakan preventif untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Beliau mengapresiasi langkah TPID Provinsi, Bank Indonesia dan TPID seluruh Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian inflasi yang dilakukan. Selanjutnya, ditegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga khususnya di Kota Ternate karena hal tersebut berkontribusi langsung pada stabilitas inflasi provinsi. Gubernur juga mendorong percepatan digitalisasi, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan digitalisasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai Januari 2026, sekaligus meningkatkan literasi digital Sumber Daya Manusia yang saat ini masih tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di wilayah timur. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, dan stakeholders diminta untuk bersinergi tanpa ego sektoral agar harga tetap aman selama Nataru dan stabilitas ekonomi Provinsi Maluku Utara dapat terus terjaga.